Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) kembali menjadi sorotan, terutama terkait potensinya untuk meningkatkan investasi hulu migas. Parlemen menjanjikan pembahasan revisi ini akan menjadi agenda penting setelah penyelesaian RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) tahun depan.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa pemerintah hanya memiliki kuota dua pembahasan undang-undang per tahun. Menurutnya, revisi UU EBET menjadi prioritas utama, sedangkan RUU Migas akan menyusul setelahnya.
“Mudah-mudahan segera setelah undang-undang EBET disahkan pada Februari 2025, kita bisa langsung membahas revisi RUU Migas,” ujar Eddy dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Kamis (12/12).
Namun, keraguan publik terhadap penyelesaian RUU Migas dalam waktu dekat tetap mencuat. Pasalnya, meskipun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pembahasannya tidak kunjung rampung selama bertahun-tahun. Bahkan, tahun depan RUU ini tidak tercantum dalam Prolegnas prioritas.
Menurut Eddy, hal ini bukanlah masalah besar. RUU Migas memiliki status kumulatif terbuka, yang berarti dapat langsung diajukan tanpa harus masuk Prolegnas prioritas.
“Ketika ada pasal-pasal dalam undang-undang yang sudah tidak berlaku, maka revisinya dapat langsung dilakukan,” tambah Eddy.
RUU Migas diyakini menjadi kunci untuk meningkatkan daya tarik sektor migas di mata investor. Eddy menegaskan, regulasi yang ada saat ini menjadi salah satu alasan mengapa sektor migas kurang menarik bagi investasi.
“Diharapkan, revisi ini menciptakan iklim yang lebih ramah bagi investor sehingga produksi migas dapat meningkat,” tuturnya.
Dukungan terhadap revisi RUU Migas terus menguat, mengingat sektor migas merupakan tulang punggung energi nasional. Revisi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan investasi, tetapi juga membantu Indonesia mencapai target lifting migas yang lebih ambisius.
Demikian informasi seputar kebijakan RUU Migas. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Futurebali.Com.
