Dana Moneter Internasional (IMF) melaporkan bahwa total subsidi BBM yang diberikan mencapai US$7 triliun atau setara dengan Rp106.624 triliun pada tahun 2022. Jumlah ini setara dengan 7,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun tersebut. Sementara subsidi ini diperkirakan akan menurun dalam waktu dekat karena kebijakan dukungan harga energi diuraikan dan harga internasional mengalami penurunan, IMF memprediksi bahwa subsidi energi fosil akan meningkat menjadi US$8,2 triliun pada tahun 2030. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya konsumsi bahan bakar di pasar negara berkembang di mana perbedaan harga lebih signifikan.
Subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang bertujuan untuk menjaga harga BBM tetap rendah untuk melindungi konsumen, memiliki dampak besar pada berbagai aspek ekonomi dan lingkungan. IMF mengklaim bahwa subsidi tersebut berdampak pada konsekuensi fiskal yang signifikan, seperti peningkatan pajak, pengambilan pinjaman, atau pengurangan pengeluaran publik.
Selain itu, subsidi BBM juga mempromosikan alokasi sumber daya ekonomi yang tidak efisien, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dampak lingkungan juga menjadi perhatian serius, dengan subsidi BBM berkontribusi pada polusi udara lokal dan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global.
IMF menekankan perlunya negara-negara untuk menghapus subsidi BBM dan mengalihkan sumber daya tersebut kepada pengeluaran sosial yang lebih tepat sasaran, pengurangan pajak yang tidak efisien, dan investasi produktif yang dapat mempromosikan hasil yang berkelanjutan dan adil. Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran terkait keamanan energi yang terkait dengan fluktuasi pasokan BBM yang tidak stabil.
IMF juga membedakan subsidi BBM menjadi eksplisit dan implisit. Subsidi eksplisit terjadi ketika harga BBM di pasar lebih rendah daripada biaya pasokannya, sementara subsidi implisit terkait dengan tidak mencakup biaya eksternal dalam harga eceran BBM. Reformasi yang efektif dalam mengatasi dampak negatif dari subsidi BBM ini diakui sebagai langkah kunci dalam mencapai pengurangan emisi karbon yang signifikan dan mengatasi dampak ekonomi negatif yang ditimbulkan oleh subsidi ini.
IMF juga menyoroti perlunya komunikasi transparan antara pemerintah dan masyarakat terkait dampak kenaikan harga BBM serta mendorong reformasi institusi untuk menghindari politisasi penetapan harga energi. Reformasi subsidi BBM dianggap sebagai upaya global untuk mengurangi dampak lingkungan dan ekonomi negatif dari penggunaan bahan bakar fosil.
