Investasi di Tanah Papua kini tengah menjadi sorotan, khususnya terkait dengan keberadaan industri ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit, tambang, dan kayu. Kehadiran perusahaan-perusahaan ini sering kali berdampak buruk bagi masyarakat adat dan lingkungan.
Tidak hanya merusak alam, praktik investasi tersebut juga mengorbankan hak-hak masyarakat adat yang tanahnya diambil tanpa persetujuan yang sah.
Investasi di Tanah Papua: Praktik Buruk yang Merugikan Masyarakat Adat
Banyak perusahaan yang beroperasi di Papua melakukan pelanggaran serius dalam menjalankan proyeknya, khususnya di Papua Barat Daya. Masyarakat adat sering kali dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka tanpa diberi informasi yang jelas atau tanpa persetujuan yang sah.
Salah satu contoh konkret adalah kasus yang diungkapkan oleh Yordan Malamo, seorang anggota masyarakat adat Suku Moi Sub Suku Salkma. Ia merasa tertipu oleh perusahaan sawit yang mengambil tanahnya secara paksa dengan cara memalsukan tanda tangan.
Di distrik Sayosa Timur, perusahaan kayu juga tidak menepati janji-janji mereka kepada masyarakat adat. Meskipun awalnya mereka berjanji untuk meningkatkan perekonomian lokal, kenyataannya, banyak lahan yang sebelumnya digunakan untuk berburu dan meramu hutan, kini telah sulit dijangkau akibat ekspansi industri.
“Janji perusahaan hanya lisan, dan itu hanya manis di awal, namun pahit di kenyataan,” ujar Yordan.
Nelson, perwakilan masyarakat adat Moi Sigin, juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap perjanjian dengan perusahaan sawit yang ternyata tidak sesuai dengan harapan. Dalam kontrak yang ia baca, tidak ada jaminan bahwa tanah akan dikembalikan setelah masa kontrak berakhir.
Selain itu, perjanjian tersebut juga mengizinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya alam tanpa melibatkan masyarakat adat dalam keputusan tersebut.
Investasi di Tanah Papua sempat dijanjikan akan membawa kemajuan, ternyata menyisakan dampak buruk bagi masyarakat adat dan lingkungan. Perusahaan-perusahaan besar seperti yang bergerak di sektor sawit, kayu, dan tambang sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan demi keuntungan semata.
Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan investasi yang masuk tidak merugikan mereka.
Demikian informasi seputar sektor investasi di Tanah Papua. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Futurebali.Com.
