Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rencana pemerintah untuk mendorong pengembangan investasi food estate melalui investasi swasta. Pada Jumat (28/6/2024), Jokowi menyatakan komitmennya dalam mencari investor yang berminat untuk mengembangkan proyek lumbung pangan ini, dengan menegaskan bahwa pendanaan berasal dari sektor swasta bukan dari APBN.
Food estate merupakan kolaborasi antar kementerian, disebut sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi krisis pangan di Indonesia. Namun, Jokowi juga mengakui kompleksitas dalam mengimplementasikan proyek investasi food estate di berbagai daerah tanah air.
“Evaluasi terus kami lakukan untuk memastikan hasil yang diharapkan, meskipun tantangan pada tahap awal seringkali menghadirkan hambatan,” ujar Jokowi, merujuk pada proses pengembangan yang menghadapi berbagai permasalahan teknis.
Vivi Yulaswati dari Bappenas menjelaskan bahwa pengembangan food estate termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, dengan fokus pada kawasan sentra produksi pangan (KSPP). Kawasan ini tersebar di beberapa provinsi seperti Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Program ini akan terus berlanjut hingga tahun 2025 sesuai rencana kerja pemerintah, dengan upaya peningkatan infrastruktur dasar dan dukungan terhadap petani lokal,” tambah Vivi.
Pemerintah juga mengakui pentingnya peran aktif dari pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan investasi food estate, termasuk melalui monitoring dan evaluasi secara berkala serta optimalisasi sumber daya manusia dan produktivitas pertanian.
Dengan demikian, pengembangan food estate tidak hanya menjadi solusi strategis terhadap kebutuhan pangan nasional namun juga sebagai peluang investasi yang menjanjikan bagi sektor swasta.
Demikian informasi seputar pengembangan investasi food estate di Indonesia. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Futurebali.Com.
